Perkuat Layanan Mediation Clinic, Bawaslu Kuningan Terima Kunjungan Bawaslu Jawa Barat

Kuningan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuningan menerima kunjungan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto, dalam rangka penguatan layanan Mediation Clinic sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan konsultasi dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum (Pemilu). (Senin, 26/10/2026

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan Bawaslu dalam mengoptimalkan fungsi pencegahan serta memberikan ruang konsultasi hukum kepemiluan bagi partai politik dan pemangku kepentingan terkait.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, Firman, menyampaikan bahwa kehadiran Mediation Clinic merupakan bentuk komitmen Bawaslu Kuningan dalam menghadirkan layanan yang responsif, edukatif, dan mudah diakses, khususnya dalam mengantisipasi potensi sengketa proses Pemilu sejak dini.

"Mediation Clinic kami hadirkan sebagai ruang konsultasi dan edukasi bagi partai politik maupun pemangku kepentingan Pemilu. Melalui layanan ini, kami berharap potensi sengketa dapat diidentifikasi dan dimitigasi sejak awal, sehingga penyelenggaraan Pemilu ke depan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan berkeadilan," ujar Firman.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto, menekankan pentingnya optimalisasi layanan Mediation Clinic sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat fungsi pencegahan sengketa proses Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

"Mediation Clinic diharapkan tidak hanya menjadi layanan konsultasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan penguatan pemahaman hukum kepemiluan bagi para pihak. Dengan langkah pencegahan yang optimal, potensi sengketa proses Pemilu dapat diminimalkan sejak dini," ungkap Harminus Koto.

Melalui kunjungan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuningan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan Mediation Clinic sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan pelayanan hukum kepemiluan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pencegahan sengketa proses Pemilu.