Herwyn J.H. Malonda: Pengawasan Pemilu 2029 Bukan Hanya Tugas Bawaslu, tetapi Tanggung Jawab Bersama

Kuningan - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Dr. Herwyn J.H. Malonda, M.Pd., M.H., menegaskan bahwa pengawasan Pemilu 2029 merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Pengawasan pemilu yang kuat tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel pengawas, tetapi juga oleh kualitas pengetahuan, keberanian, dan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Minggu (8/11/2026)

Hal tersebut disampaikan Herwyn saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Grage Sangkan Hotel & SPA, Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini merupakan kolaborasi DPR RI Komisi II, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu Kabupaten Kuningan, yang diikuti sekitar 500–600 peserta dari unsur Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), akademisi, mahasiswa, dan organisasi mahasiswa.

Dalam pemaparannya yang mengangkat tema “Pemilu 2029: Tanggung Jawab Bersama”, Herwyn menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif memiliki peran strategis dalam membangun kualitas demokrasi. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menjadi pemilih pada hari pemungutan suara, tetapi juga harus mengambil bagian dalam mengawasi setiap proses penyelenggaraan pemilu.

Herwyn menekankan terdapat sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari mengawal akurasi dan ketepatan data pemilih, memutus mata rantai politik uang, hingga meredam polarisasi, politik identitas, serta penyebaran hoaks dan disinformasi. Upaya tersebut membutuhkan kesadaran kolektif agar setiap tahapan pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas.

Lebih lanjut, Herwyn mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya literasi informasi dengan memastikan setiap informasi yang diterima telah melalui proses verifikasi sebelum dibagikan kepada orang lain. Menurutnya, penyebaran informasi yang valid menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan mencegah berkembangnya disinformasi di tengah masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu mendorong penguatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, termasuk pada masa non-tahapan. Partisipasi masyarakat diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi gerakan nyata yang berkelanjutan dalam mengawal demokrasi hingga Pemilu 2029.

Bawaslu berharap sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dapat semakin kuat. Dengan pengawasan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Pemilu 2029 diharapkan dapat terselenggara secara demokratis, berintegritas, serta menghasilkan proses dan pemimpin yang berkualitas.