Fereddy Dorong Pengawasan Partisipatif Bergerak Lebih Luas, Masyarakat Jadi Kekuatan Demokrasi

Kuningan - Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Fereddy, S.E., menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan partisipatif sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Menurutnya, keterlibatan masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap memahami pengawasan, tetapi harus berkembang menjadi gerakan nyata dalam mengawal demokrasi. Minggu (8/11/2026)

Hal tersebut disampaikan Fereddy dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan di Grage Sangkan Hotel & SPA, Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini merupakan kolaborasi DPR RI Komisi II, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan Bawaslu Kabupaten Kuningan.

Dalam pemaparannya, Fereddy menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengambil peran aktif dalam mengawasi proses demokrasi, baik melalui pendidikan politik, keterlibatan komunitas, maupun gerakan pengawasan di lingkungan masing-masing.

Fereddy juga memaparkan perkembangan program pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan Bawaslu di berbagai daerah. Sejumlah program, seperti pendidikan pengawasan partisipatif, Kampung Pengawasan Partisipatif, dan kerja sama dengan perguruan tinggi, telah berada pada level berfungsi. Sementara itu, program Forum Warga dan Pojok Pengawasan masih perlu diperkuat agar dapat berkembang menuju tahap yang lebih aktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, pengembangan pengawasan partisipatif secara nasional telah mencapai 32.131 kegiatan dan program yang tersebar di 32 provinsi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu terus berkembang, meskipun masih membutuhkan penguatan dari berbagai aspek.

Lebih lanjut, Fereddy mengungkapkan sejumlah tantangan dalam pengembangan pengawasan partisipatif, di antaranya keterbatasan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, serta keberlanjutan program di tengah masyarakat. Untuk itu, ia mendorong adanya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga program pengawasan yang telah berjalan agar tetap aktif dan memberikan dampak nyata.

Fereddy juga menekankan pentingnya mengembangkan ekosistem demokrasi di tingkat lokal melalui pelibatan mahasiswa, pelajar, pemuda, hingga komunitas masyarakat. Pemberdayaan komunitas pengawas partisipatif pada masa non-tahapan dinilai menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran politik masyarakat sekaligus mempersiapkan pengawasan yang lebih kuat menjelang Pemilu 2029.

Melalui penguatan program dan kolaborasi lintas sektor, Bawaslu Provinsi Jawa Barat berharap pengawasan partisipatif tidak sekadar menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi tumbuh sebagai gerakan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses demokrasi dan mewujudkan pemilu yang lebih baik, mudah, dan berkualitas.