Dukung Keterbukaan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Kuningan Siap Jalankan Monev KIP Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) menyelenggarakan Rapat Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia, termasuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Kuningan. (06/11/2025)

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu RI dalam memperkuat penerapan prinsip transparansi di seluruh jenjang kelembagaan. Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja pengelolaan informasi oleh PPID di lingkungan Bawaslu.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Kepala Pusdatin Bawaslu RI menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban lembaga, melainkan kebutuhan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

"Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu," ujarnya.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan keterbukaan informasi, mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan informasi, serta mendorong penyediaan layanan informasi yang terbuka dan akuntabel.

Penilaian Monev KIP Tahun 2025 akan berlangsung hingga bulan Agustus melalui beberapa tahapan, antara lain pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ), uji akses informasi publik, serta wawancara dengan tim penilai.

Bawaslu Kabupaten Kuningan, bersama seluruh peserta dari tingkat daerah, menyatakan kesiapan dan komitmennya dalam menjaga standar pelayanan informasi publik yang transparan dan berkualitas.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Bawaslu dalam membangun budaya kerja yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.