Bawaslu Kuningan Perkuat Tata Kelola Kelembagaan melalui Penerapan Manajemen Risiko

Kuningan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuningan mengikuti kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui zoom meeting. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus membangun kesadaran seluruh jajaran Bawaslu terhadap pentingnya pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. (Rabu, 30/09/2026) 

Penerapan manajemen risiko dipandang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang semakin kompleks. Melalui manajemen risiko, setiap potensi hambatan, permasalahan, maupun risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi dapat diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, serta ditindaklanjuti secara sistematis.

Keikutsertaan jajaran Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Manajemen risiko tidak hanya ditempatkan sebagai bagian dari aspek administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam membangun budaya kerja yang lebih terukur, antisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan kelembagaan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Widodo Wuryanto, dalam arahannya menekankan pentingnya membangun pemahaman bahwa manajemen risiko merupakan bagian dari budaya kerja organisasi.

“Manajemen risiko harus dipahami sebagai bagian dari proses kerja, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Dengan mengenali risiko sejak awal, kita dapat menyiapkan langkah pengendalian yang tepat sehingga pelaksanaan tugas kelembagaan dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan akuntabel.”

Menurutnya, penerapan manajemen risiko membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran. Setiap individu di lingkungan Bawaslu memiliki peran dalam mengenali potensi risiko yang muncul dalam pelaksanaan tugas serta mengambil langkah yang diperlukan untuk meminimalkan dampaknya.

“Budaya sadar risiko perlu dibangun secara bersama-sama. Ketika setiap jajaran mampu melihat potensi risiko dalam pekerjaannya dan melakukan langkah mitigasi secara tepat, maka organisasi akan menjadi lebih siap menghadapi berbagai tantangan,” lanjut Widodo.

Sementara itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Feredy, menyampaikan bahwa manajemen risiko memiliki urgensi yang erat dengan penguatan organisasi dan kualitas pelaksanaan tugas Bawaslu.

“Manajemen risiko menjadi penting bagi Bawaslu karena setiap pelaksanaan tugas memiliki potensi risiko yang harus dikenali dan dikelola. Dengan manajemen risiko yang baik, kita tidak hanya menunggu persoalan terjadi, tetapi berupaya mengantisipasinya sejak awal melalui perencanaan dan pengendalian yang terukur.”

Feredy juga menekankan bahwa pengelolaan risiko perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang adaptif dan profesional. Identifikasi risiko harus diikuti dengan langkah mitigasi yang jelas sehingga setiap potensi permasalahan dapat ditangani secara tepat dan tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Bagi Bawaslu Kabupaten Kuningan, penerapan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan organisasi untuk memastikan setiap pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, memiliki perencanaan yang baik, serta didukung mekanisme pengendalian yang memadai.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, jajaran Bawaslu Kabupaten Kuningan diharapkan semakin memahami pentingnya penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan pekerjaan. Kesadaran terhadap risiko diharapkan dapat tumbuh menjadi budaya kerja yang mendorong setiap jajaran untuk bekerja secara lebih cermat, terencana, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pencegahan.

Dengan penerapan manajemen risiko yang konsisten, Bawaslu Kabupaten Kuningan berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas tata kelola kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan dapat dilaksanakan secara profesional, efektif, dan berintegritas.