Bawaslu Kuningan Awasi Coklit Terbatas, Pastikan Data Pemilih Akurat dan Mutakhir

Kuningan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuningan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Coklit Terbatas (Coktas) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan. Pengawasan dilakukan sebagai upaya memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan serta menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Selasa, 15/09/2026)

Pengawasan Coktas dilaksanakan di empat kecamatan, yakni Kecamatan Garawangi, Cilimus, Ciawigebang, dan Cipicung, yang mencakup enam desa. Dalam pelaksanaannya, jajaran Bawaslu Kuningan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU di lapangan.

Kegiatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari langkah Bawaslu dalam memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam data pemilih, sekaligus mencegah adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat masih tercantum dalam daftar pemilih.

Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Agus Khobir Permana, menyampaikan bahwa pengawasan Coktas merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas data pemilih.

“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan proses Coklit Terbatas berjalan sesuai prosedur. Kami ingin memastikan data pemilih yang dihasilkan benar-benar akurat dan mutakhir, sehingga hak pilih masyarakat dapat terlindungi dan tidak ada warga yang memenuhi syarat justru terlewat dalam pemutakhiran data,” ujar Agus.

Bawaslu Kuningan juga memastikan pengawasan dilakukan dengan mengedepankan upaya pencegahan. Setiap potensi ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan menjadi bahan untuk dilakukan penelusuran dan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan Bawaslu.

Melalui pengawasan Coktas ini, Bawaslu Kabupaten Kuningan berkomitmen untuk terus mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan demokratis, transparan, serta menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.